SketsaIndonesia.co.id, Banten – Anggota Komisi IV DPRD Banten, Juheni M. Rois, menyoroti minimnya alokasi anggaran di Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten.
Menurutnya, porsi anggaran hanya sekitar 10 persen dari total anggaran DPUPR, jauh dari kata memadai untuk mengatasi banjir yang terus berulang di berbagai wilayah Banten.
Sorotan itu disampaikan Juheni dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komisi IV DPRD Banten bersama Tim Pengendalian Banjir di Gedung DPRD Banten, Kota Serang, Kamis 11 September 2025
Menurut Juheni, hingga kini tidak ada anggaran khusus untuk penanganan banjir. Anggaran masih tersebar di masing-masing instansi, sehingga penanganannya dinilai kurang terkoordinasi.
“Tidak ada anggaran khusus untuk penanganan banjir, karena adanya di instansi masing-masing,” ujar Juheni.
Politisi PKS itu menilai persoalan banjir tidak bisa dianggap remeh karena dampaknya meluas ke berbagai sektor. Mulai dari kesehatan, perumahan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan kondisi di daerah pemilihannya, Kota Serang, yang masih memiliki puluhan titik banjir belum tertangani.
Karena itu, ia mendorong Pemprov Banten segera memperkuat koordinasi dengan pemerintah kota maupun kabupaten untuk mempercepat penanganan.
“Di Dapil saya saja misalnya di Kota Serang ada beberapa puluh titik banjir, dan harus segera ditangani,” ujar Juheni.
Juheni menekankan, penambahan alokasi anggaran untuk sektor SDA harus menjadi prioritas.
Sebab, penanganan banjir bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut perlindungan masyarakat dari bencana yang setiap tahun mengancam.(*)