SketsaIndonesia.co.id, Banten – Ancaman banjir masih terus menghantui wilayah Tangerang Raya. Meski belum memasuki musim hujan, banjir sudah kerap datang. DPRD Banten pun mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk segera mengambil langkah konkret, bukan hanya rencana di atas kertas.
Wilayah metropolitan yang terdiri dari Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang sudah berkali-kali diterjang banjir sepanjang tahun ini. Bahkan, pada Juli lalu, ribuan kepala keluarga harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Banjir juga sempat melumpuhkan jalan tol Jakarta–Tangerang dan akses utama lainnya.
Ketua Komisi IV DPRD Banten, M. Nizar, menegaskan bahwa masalah banjir ini bukan hanya persoalan tahunan biasa, tapi sudah menjadi krisis perkotaan yang kompleks dan mendesak.
“Ini bukan musim hujan aja sudah sering banjir, apalagi nanti di musim hujan,” ujar Nizar, Selasa 16 September 2025.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor dan daerah harus segera dipatenkan, apalagi Tangerang Raya berbatasan langsung dengan DKI Jakarta.
“Koordinasi harus dipatenkan khususnya bagi daerah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, semua harus bergerak, tidak hanya rencana. Tapi aksi nyata, karena banjir sudah menjadi masalah yang kompleks dan perlu penanganan segera,” ujarnya.
Nizar juga menyoroti kurangnya intervensi Pemprov Banten dalam hal anggaran dan infrastruktur penanggulangan banjir. Normalisasi sungai tidak berjalan, sementara kawasan sepadan sungai dipenuhi bangunan ilegal.
“Dan, kami baru memahami ini. Ternyata persoalannya karena tidak ada normalisasi, tidak ada anggaran untuk melakukan pembenahan, sehingga itu terjadi pada Tangerang Raya saat ini,” ungkapnya.
Ia meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi Hartawan, selaku ketua tim pengendalian banjir, untuk melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap penyebab banjir di wilayah Tangerang Raya, lalu melibatkan seluruh stakeholder, baik dari pusat maupun daerah, untuk menyusun langkah konkret.
Nizar juga menyoroti kontribusi pengembang perumahan yang menurutnya minim terhadap persoalan banjir yang mereka timbulkan.
“Kami meminta perusahaan-perusahaan besar itu juga berikan kontribusi sosialnya kepada masyarakat terkait dalam upaya pengendalian banjir ini,” pungkasnya.(*)
