SketsaIndonesia.co.id, Kabupaten Serang – Untuk meminimalisir risiko jatuhnya korban jiwa saat terjadi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang terus menggencarkan program mitigasi bencana, khususnya kepada anak-anak sekolah di wilayah rawan bencana.
Program mitigasi tersebut difokuskan pada sekolah-sekolah yang berada di kawasan rawan bencana, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, hingga kebakaran. Para siswa dibekali pengetahuan dan keterampilan dasar menghadapi situasi darurat melalui edukasi dan simulasi langsung.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang, Ajat Sudrajat menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang dalam memetakan sekolah-sekolah yang memiliki potensi risiko bencana tinggi.
“Kami memberikan edukasi dan simulasi langsung di sekolah-sekolah, agar siswa memahami langkah-langkah yang harus diambil saat menghadapi bencana seperti banjir dan bencana alam lainnya,” ujar Ajat.
Selain memberikan edukasi di sekolah, BPBD Kabupaten Serang juga menerima kunjungan dari siswa taman kanak-kanak (TK) untuk mengenalkan sejak dini bagaimana menghadapi situasi bencana, terutama bencana alam yang sering terjadi di wilayah mereka.
BPBD juga rutin menggelar simulasi kebencanaan di wilayah-wilayah rawan seperti Kecamatan Anyer dan Cinangka yang dikenal rawan gempa bumi dan tsunami. Namun, menurut Ajat, pada tahun ini kegiatan simulasi tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran.
“Tahun lalu simulasi masih berjalan. Tapi tahun ini tidak dilakukan karena kendala anggaran, sementara kegiatan simulasi membutuhkan personel, logistik, dan konsumsi,” jelasnya.
Ajat menambahkan, BPBD telah melakukan pemetaan wilayah-wilayah rawan bencana dan menyampaikan data tersebut dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
Sementara itu dalam hal penanganan bencana, Sekretaris BPBD Kabupaten Serang, Ade Ivan Munasyah mengungkapkan BPBD Kabupaten Serang juga bersinergi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Misalnya, saat terjadi tanah longsor, BPBD berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk menurunkan alat berat.
“Kami bertugas melakukan koordinasi agar penanganan bencana dan pemulihan pasca bencana bisa dilakukan secara maksimal,” kata Ivan.
Untuk penanganan kebakaran, BPBD berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas yang ada. Ivan mengakui bahwa pemenuhan standar operasional dan pelayanan minimal tetap membutuhkan dukungan anggaran.
“Dari sisi sumber daya manusia (SDM) kami sudah maksimal. Personel kami siaga 24 jam, termasuk akhir pekan,” pungkasnya. (ADV)
